Selamat Datang

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

SELAMAT HARI ULANG TAHUN ke-34 PERATUN

Mari terus tingkatkan integritas, wujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkualitas, berkeadilan, dan bermartabat. Bersama kita kokohkan peran PERATUN untuk Indonesia yang lebih baik.

Berita Terkini

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PTUN MATARAM TA 2025

Berita Terkini

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PTUN MATARAM TAHUN 2025

Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN

Home

MOTTO PTUN MATARAM : MANDALIKA (MANDIRI, AKUNTABEL, INTEGRITAS, KREATIF, DAN AMANAH)

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

KEGIATAN APEL PAGI 14 APRIL 2025

KEGIATAN APEL SORE 11 APRIL 2025

RAPAT PEMBINAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI OLEH DIRJEN BADIMILTUN SECARA DARING

Berita Lainnya

ARTIKEL

Artikel Lainnya

Pembangunan Zona Integritas

Youtube Channel

Pojok Instagram

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.