Hallo SemeTUN. . .

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Maklumat Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang cepat, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen ini ditegaskan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai pedoman dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Maklumat Informasi Layanan Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

DUKUNG KAMI UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

ANTI GRATIFIKASI

Home

MOTTO PTUN MATARAM : MANDALIKA (MANDIRI, AKUNTABEL, INTEGRITAS, KREATIF, DAN AMANAH)

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

PEMBINAAN OLEH DITJENBADIMILTUN SECARA DARING

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

KOORDINASI PENYELESAIAN PAGU MINUS PEJABAT NEGARA DAN PPPK T.A 2025

PEMBINAAN OLEH YM. KETUA MUDA TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

Berita Lainnya

ARTIKEL

Artikel Lainnya

Hasil Pekan Survei

Pembangunan Zona Integritas

Youtube Channel

Pojok Instagram

Pencarian

Informasi Cepat

SPAK dan SKM Triwulan

SPAK

Isi survei

SKM

Isi survei

TINJUT SPAK SKM

...

https://drive.google.com/drive/folders/1HQk5h02t1_1xlXAHGDSU1M_HMtuJ-pF1?usp=sharing

Pojok Inovasi Publik

Statistik Web

Hari ini

Minggu ini

Bulan ini

Jumlah

989

19423

48087

3339197

Lokasi PTUN Mataram

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.