Selamat Datang

SELAMAT DATANG DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

SELAMAT HARI ULANG TAHUN ke-34 PERATUN

Mari terus tingkatkan integritas, wujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkualitas, berkeadilan, dan bermartabat. Bersama kita kokohkan peran PERATUN untuk Indonesia yang lebih baik.

Berita Terkini

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PTUN MATARAM TA 2025

Readmore

Berita Terkini

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS PTUN MATARAM TAHUN 2025

Readmore

Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN

Home

MOTTO PTUN MATARAM : MANDALIKA (MANDIRI, AKUNTABEL, INTEGRITAS, KREATIF, DAN AMANAH)

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM DI PENGADILAN NEGERI RABA BIMA

MONITORING DAN EVALUASI KOMITE ANGGARAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA SECARA DARING BULAN MEI 2025

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN TUN MATARAM

SIDANG KELILING PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DI PENGADILAN TUN MATARAM

Berita Lainnya

ARTIKEL

Artikel Lainnya

Pembangunan Zona Integritas

Hasil Pekan Survei

Youtube Channel

Pojok Instagram

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.