PENGUMUMAN

PENDAFTARAN SELEKSI JASA KONSULTAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) TAHUN ANGGARAN 2024

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 1401a/KPTUN.W7-TUN1/SK/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun Anggaran 2024 dengan DIPA NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.578872/2024 tanggal 24 November 2023 maka bersama ini kami mengumumkan Penerimaan Pemberi Jasa Konsultan Hukum pada Kegiatan Pos BAntuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2024 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. A.Formasi Penerimaan
   1. Pemberi jasa pada Pos Pelayanan Hukum berasal dari Lembaga Sipil Penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi terdaftar di Kemeterian Hukum dan HAM;
   2. Pemberi jasa Pos Pelayanan Hukum adalah Advokat minimal S1 Hukum;
   3. Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos pelayanan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

1. B.Persyaratan

Syarat administratif lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum pada organisasi profesi advokat adalah :

1. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
2. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau terdapat perwakilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan melampirkan keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang usaha (badan/lembaga hukum);
4. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan dengan melampirkan Putusan/Penetapan Pengadilan;

1. Memiliki minimal 1 (satu) orang Advokat serta wajib memiliki Kartu Tanda Advokat (KTA) aktif/Sertifikat dan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat;
2. Memiliki Staf atau Anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
3. Memiliki dan menyampaikan visi dan misi mengenai pelayanan Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
4. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan Staf yang diajukan;
5. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
6. Melampirkan pelaporan pajak Lembaga tahun terakhir;
7. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
8. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas;
9. Membuat Rencana Program Kerja untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2024;
10. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara, wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) aktif dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum;
11. Mengisi isian administrasi sebagaimana file terlampir;
12. Hasil keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;

1. C.Pendaftaran, Waktu dan Tempat
   1. Pendaftaran/Pemasukan Dokumen: 27 Desember 2023
   2. Berkas permohonan dan lampirannya

ditujukan kepada                                                : Pejabat Pengadaan PTUN

                                                                               Mataram

1. D.Proses Seleksi

Pengumuman dan pendaftaran             : 21 – 22 Desember 2023

Penerimaan dokumen                             : 27 Desember 2023

Klarifikasi dan wawancara                      : 28 Desember 2023

Pengumuman pemenang                       : 29 Desember 2023

SPK/SPMK                                                : 02 Januari 2024

 

 

 

 

 

Mataram, 20 Desember 2023

Pejabat Pengadaan PTUN Mataram

Ttd

LINK PENGUMUMAN